Jakarta, CNN Indonesia — Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury mengungkapkan 65 persen dana pensiun (dapen) bermasalah gara-gara dikelola oleh para pensiunan.
Ia mengatakan pengelolaan dapen seharusnya dilakukan oleh ahlinya yang paham soal investasi.
“Jadi ini salah satu yang perlu dilakukan adalah yang mengelola (dapen BUMN) harus ahlinya, jangan sampai dikelola oleh, mohon maaf, para pensiunan yang gak memahami juga mengenai investasi,” katanya di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (24/1).
–
–
Selain paham mengenai investasi, Pahala menegaskan pengelola dapen BUMN harus paham mengenai kebijakan-kebijakan yang sesuai, dilihat dari best practice alias pengalaman terbaik orang tersebut.
Meski menyebut banyak pensiunan yang mengelola dapen BUMN, Pahala menekankan hal tersebut bukan menjadi permasalahan utama penyelewengan dana pensiunan perusahaan pelat merah.
“Banyak (para pensiunan). Bukan masalah di pensiunan, masalahnya apakah dikelola oleh orang yang betul-betul punya keahlian mengelola itu. Bukan masalah pensiunan,” tutur Pahala.
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap ada 65 persen dana pensiun perusahaan-perusahaan pelat merah bermasalah.
Oleh karena itu, ia intens berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kasus dugaan korupsi di tubuh perusahaan pelat merah, termasuk Jiwasraya.
Menurutnya, pengungkapan kasus Jiwasraya hanya permulaan. Erick berkomitmen memperbaiki kondisi BUMN agar lebih transparan dan profesional. Ia menekankan tidak memberikan toleransi bagi tindakan yang merugikan keuangan BUMN.
“Kemarin saya warning, setelah Jiwasraya, Asabri, sekarang kita mendorong investasi audit untuk dana-dana pensiun BUMN yang kemarin saya melihat bukunya ini 35 persen sehat dan 65 persen sakit. Kita harus antisipasi karena ini bisa angkanya cukup besar,” ucap Erick dalam keterangan resmi, Senin (23/1).
Erick juga menyebut kasus yang terjadi di Garuda Indonesia hingga Waskita Beton yang berdampak negatif bagi keuangan perusahaan. Permasalahan tersebut memang terjadi cukup lama, namun ia tetap berkomitmen untuk menyelesaikannya agar tidak merugikan negara dan masyarakat.
Ia mengatakan aksi bersih-bersih juga dilakukan dengan merampingkan jumlah BUMN dari 108 BUMN menjadi 41 BUMN. Perampingan ini terbukti memberikan hasil yang lebih baik dengan meningkatnya kinerja BUMN.
“Laba BUMN ketika saya masuk Rp13 triliun sekarang menjadi Rp125 triliun dan Insyaallah untuk tahun ini angkanya bisa di atas Rp200 triliun, artinya Pak dari 13 ke 125 hampir 860 persen lebih, nanti masih naik lagi,” ungkapnya.
Saat baru menjabat sebagai menteri BUMN, Erick mengklaim 70 persen perusahaan pelat merah merugi. Ia mengatakan perbaikan kinerja terletak pada dua kunci utama yakni aspek kepemimpinan di tubuh BUMN dan juga penerapan sistem yang berjalan secara konsisten.
[Gambas:Video CNN]
(skt/dzu)
